30 BUMN Sepakat Salurkan CSR ke Program Pemerintah

Katuju.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 30 BUMN di Jabar sepakat dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan disalurkan untuk mendanai program pemerintah. Selama ini, program tanggung jawab sosial perusahaan bersifat masing-masing tanpa ada penyingkronan dengan program pemerintah. 

Dengan adanya kesepakatan tersebut, BUMN bisa menyalurkan bantuan mereka tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jabar. Nantinya akan ada lelang program, sebanyak 100 program akan dilelangkan. 

Hal itu mengemuka dalam pembentukan Forum BUMN yang digagas oleh Pemprov Jabar, di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 21 November 2018. 

"Forum BUMN Jabar hasil lobi saya ke Ibu menteri BUMN, Bu Rini. Agar semua BUMN yang berkantor pusat di Jabar khususnya  dan semua BUMN yang punya proyek di Jabar agar bersatu dalam forum itu. Sementara ada 30 BUMN," ujar Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil usai pertemuan dengam BUMN. 

Menurut dia, keuntungan pembentukan forum tersebut, nanti BUMN tidak membelanjakan CSR-nya sendiri-sendiri. Tapi mereka membahasnya dulu dengan forum. Supaya jangan asal habis anggaran tapi tidak efektif," ujar dia. 

Dengan forum tersebut, kata dia, nantinya dimulai dari problem Jabar yang bisa dibantu oleh mereka. Kemudian disesuaikan dengan program csr BUMN. 

" Misalkan, ternyata Telkom punya anggaran untuk memperbaiki jembatan putus, kita tidak tahu kan. Maka ketemu, pas tadi diobrolin ternyata ada. Berarti tolong sampaikan ke media kalau ada desa yang jembatannya itu putus, Telkom bisa bantu. Itu baru satu urusan, belum urusan yang lain. Jadi bayangkan kalau kita kompak di forum ini insya Allah Jabar bisa berhasil," tutur dia. 

Berikutnya, kata dia, adalah lelang program, karena forum ini hanya komitmen. Berikutnya ada lelang program, Pemprov akan menawarkan 100 program. 

" lelang program nanti siapa yang mau ambil, miasalkan satu desa satu hafiz ternyata BNI Syariah ambil. Nah inilah yang akan kita lakukan," ujar dia. 

Dengan adanya forum tersebut, kata Ridwan,  hal itu merupaka  teori membangun yang tidak harus selalu dengan APBD. Teori membangun dengan pentahelix, yaitu academy, business, Government , Community dan Media. 

" Kita sekarang masuk era birokrasi dinamis. Tujuan pembangunan tercapai tapi yang mengerjakan tidak harus birokrasi," ujar dia. 

Sementara itu, Wahyu Kuncoro, Deputi Agro dan Farmasi Kementerian BUMN mengatakan, selama ini sudah seperti terbentuk forum, hanya diorganisasi oleh gubernur supaya lebih terarah. Nanti program BUMN sejalan dengan program pemerintah. 

" Pak Gubernur menginisiasi, mengumpulkan BUMN yang punya kantor pusat di Jabar atau punya aktivitas. Saya pikir luar biasa dan kita support," kata dia. 

Terkait nilai, Wahyu menegaskan belum ke teknis karena masih ide." Tapi kita akan mulai lelang program nanti siapa yang bisa menjalankan," ujar dia.


Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com