Sempat Ditolak Fraksi, RAPBD 2020 Sudah Disahkan

Katuju.id - Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Kota Samarinda pada Sabtu (30/11) malam.

Ada tujuh fraksi meminta kepada pihak Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin.

Tujuh fraksi adalah fraksi PDIP, Nasdem, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra. Hanya Demokrat yang menerima.

Dengan ditolaknya RAPBD oleh tujuh fraksi, Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi menyebut RAPBD dapat disahkan apabila Pemkot Samarinda sudah memperbaiki kembali laporan RAPBD 2020 dalam jangka waktu hingga 30 November 2019.

Apalagi dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka APBD dapat dioperasionalkan ketika sudah di sahkan.

"Akhir November harus disahkan, makanya harus ada diperbaiki dan ditindaklanjutin oleh fraksi," ujar Ketua DPRD Samarinda, Siswadi.

Di rapat tersebut semua fraksi sudah dapat menerima RAPBD Kota Samarinda, karena apa yang ditolak kemarin sudah dijelaskan didalam rapat koordinasi fraksi-fraksi.

"Kenapa beberapa waktu lalu belum kami sahkan, karena ditolak oleh tujuh fraksi yang dimana mereka meminta kejelasan soal selisih yang Rp 2 sekian triliun ke Rp 3 sekian triliun itu kan belum terperinci. Maka tadi rapat koordinasi fraksi-fraksi semuanya sudah dijelaskan, akhirnya malam ini disepakati karena semua yang diminta teman-teman fraksi sudah dijelaskan," terangnya.

Mengenai persoalan tujuh fraksi lalu yang meminta kepada Walikota Samarinda, Syaharie Jaang untuk mengevaluasi kinerja Ketua TAPD, Sugeng Chairuddin adalah hak prerogatif Walikota Samarinda.

"Hak prerogatif Walikota. Tadi kan Walikota menjawab, kami menghargai pendapat dewan. Artinya sudah masuk ke beliau," imbuhnya.

Walikota Samarinda, Syaharie Jaang mengatakan persoalan penolakan penyusunan APBD menjadi bahan evaluasi dalam semua hal termasuk RAPBD, bahwa pentingnya menjalin komunikasi dan keterbukaan informasi serta silahturahim agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman sehingga dipertanyakan.

"Perlu ada komunikasi dan silaturahim sangat penting, tapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada informasi, tidak ada silaturahim, tidak ada keterbukaan itu bisa menjadi pertanyaan. Ini bukan hanya persoalan penyusunan APBD tapi dalam semua hal," ungkapnya.

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.